HELOTIMORLESTE.COM -
Seperti diketahui selama ini banyak sekali konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, hal ini menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena masih minimnya tanah yang bersertifikat di Indonesia.
Menurut Jokowi seharusnya di Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang tersertifikasi, namun hingga 2015 atau saat dirinya baru menjabat tanah yang bersertifikat baru ada 46 juta saja.
Baca juga: Ratusan Warga Sebut PT KAI Asal Klaim Tanah Warga, Mohon BPN Proses Sertifikat
Itu berarti ada sekitar 80 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat, hal ini menurutnya yang membuat banyaknya konflik tanah terjadi di Indonesia.
"Sehingga kalau ada banyak konflik tanah dan agraria ya kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat," kata Jokowi Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).
Bahkan, menurut Detik Finance, Jokowi kaget saat bertanya dalam setahun, pada tahun 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya bisa mensertifikat kurang lebih 500 ribu sertifikat saja. Artinya, masyarakat harus menunggu 160 tahun lagi agar semua bisa dapat sertifikat.
Baca juga: Sengketa Tanah, Seorang Pria di Pariaman Nekat Membabat Leher Saudara Perempuannya Hingga Tewas
"Saya tanya Menteri ATR/BPN saat itu, setahun bisa keluarkan berapa dari seluruh kantor BPN yang kita miliki? Kurang lebih 500 ribu. Artinya rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat. 160 tahun lagi, siapa yang mau menunggu selama itu? Tunjuk jari saya beri sepeda," beber Jokowi.
Namun saat ini Jokowi mengatakan percepatan sudah dilakukan untuk menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat. Buktinya, saat ini sudah ada 109 juta sertifikat tanah yang sudah ada di tangan masyarakat setelah dirinya menjabat dan memacu program pendaftaran tanah sistematis lengkap alias PTSL.
"Kalau tadi 160 tahun, tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat. Total," pungkas Jokowi.