HELOTIMORLESTE.COM -
Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi selalu mendorong terjadinya hilirisasi sebagai kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Menurutnya Indonesia harus beralih dari eksportir bahan mentah (raw material) ke produsen produk hilir siap pakai dengan nilai tambah tinggi.
Bahkan sebagai bentuk keseriusan program hilirisas, pemerintah sudah melarang ekspor nikel mentah yang mulai berjalan pada awal 2020 lalu. Kemudian, pada tahun ini akan dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit dan tembaga.
Permintaan IMF
Namun baru-baru ini IMF (International Monetary Fund) malah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
Baca juga: Salwan Menginjak dan Membakar Al Quran Saat Idhul Adha 1444 H, di Depan Masjid Pula
Hal itu disampaikan IMF dalam Paparan yang diungkapkan di Article IV Consultation. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF juga mengingatkan agar kebijakan hilirisasi yang dilaksanakan Indonesia menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.
"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya, dikutip Selasa (27/6/2023).
"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif," tambahnya.
Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.
Baca juga: 9 Bagian Daging Kambing yang Beda Ciri dan Cara Masaknya
"Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain," imbuhnya
Respon Pemerintah
Terkait permintaan IMF tersebut, Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yakni menghapus kebijakan hilirisasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat (30/6/2023).
"IMF mengatakan negara kita rugi, ini diluar nalar berpikir sehat saya. Darimana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita," jelas Bahlil.
Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel. Di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US$ 2,3 miliar, kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik sepuluh kali lipat, menjadi US$ 30 miliar pada 2022.
Baca juga: Cara Diet Mudah, Bahkan Tidak Diet Ala Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo BLACKPINK
Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan China, di mana defisit dengan China pada 2016-2017 sebesar US$ 13 miliar, menjadi surplus US$ 1 miliar karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material.
"Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus, karena hilirisasi," jelas Bahlil.
"Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau (digugat) ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang bener aja," pungkas Bahlil.***