HELOINDONESIA.COM - Lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII) meminta adanya dugaan pelanggara Pemilu 2024 harus ditindaklanjuti, Rabu (14/2/2024).
Hal itu akan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara demokrasi di Indonesia, dan kedepannya tidak ada pelanggaran lagi.
Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan setiap pemangku kepentingan dan kebijakan terkait seharusnya sigap dan tegas menjalankan tugas dan fungsinya.
Baca juga: Sebanyak ini Jumlah Pemilih dalam Pemilu 2024 di Timor Leste, Tangal 11 Februari 2024 Pencoblosan
"Karenanya kritik dan masukan, serta bukti dan informasi terkait pelanggaran pemilu, jangan berhenti di pemberitaan atau informasi publik saja," katanya.
Seperti kita ketahui Indonesia melaksanakan pemilu bukan baru kali ini saja.
"Masalah klasik terkait DPT, TPS, surat suara, DCT, politik uang, dan lain sebagainya juga bukan masalah baru," kata Adinda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024).
Secara umum di permukaan, menurutnya, pemilu di Indonesia yang termasuk salah satu pemilu terbesar di dunia pada tahun ini, dianggap damai, aman, dan tertib.
Baca juga: Pemilu 2024: Aksesibilitas dan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas Menurut KND RI
Penghitungan suara pun sudah mulai dilakukan sejak Rabu (14/2/2024), seiring adanya beragam permasalahan dan dugaan pelanggaran pemilu.
"Ketanggapan, kesolidan, dan ketegasan para penyelenggara pemilu menjadi ujian di saat-saat ini," katanya.
Selama ini, menurutnya, masyarakat sipil, termasuk media dan masyarakat umum, juga tidak pernah lelah ikut berkontribusi dalam proses pengawasan dan pengawalan pemilu.
Baca juga: Deepfake Kelabui Jutaan Calon Pemilih di Asia Jelang Pemilu Termasuk Indonesia
Bahkan, jauh sebelum pemilu dilaksanakan, menurutnya, suara kritis dan masukan sudah diberikan oleh masyarakat sipil.
Termasuk dalam konteks penataan kampanye di media sosial, penerapan data pemilu terbuka, pemilu yang inklusif, kampanye yang informatif dan edukatif.
Dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial, dia menilai beragam informasi sudah dan mudah tersebar luas, termasuk soal pelanggaran pemilu.
Baca juga: Ulasan Mardigu tentang Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Rahasia Dibalik Pemilu 2024
Hal itu, menurutnya, harus dilihat secara komprehensif dan bukan sebatas isu pemilu, tapi juga substansi demokrasi dan berkelindannya beragam permasalahan ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan di republik ini.
"Banyak hal serius dan kritis yang harus ditindaklanjuti untuk membuat demokrasi kita, bukan hanya pemilu, lebih baik dan bermakna, karena hal ini akan menentukan kepemimpinan dan demokrasi, serta tata kelola Indonesia ke depannya," pungkasnya. **