HELOTIMORLESTE.COM - Pemerintah Indonesia dan Republik Democratik Timor Leste (RDTL) melakukan kerjasama dengan menggunakan konsep Free Trade Zone yang akan diterapkan di perbatasan kedua negara.
Menanggapi kesepakan itu Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat menyetujui konsep di atas namun harus berbeda.
Konsepnya tidak boleh sama dengan konsep di Batam --perbatasan Singapura-Indonesia, juga beda dengan perbatasan wilayah di Kalimantan-Malaysia.
Hal ini disebabkan karea perbatasan Indonesia-Timor Leste di wilayah NTT itu, dimana negara kita berbatasan dengan negara miskin, sehingga harus berbeda.
Baca juga: 17 Mahasiswa dan 3 Dosen UI Mengajar Siswa SD di Desa Perbatasan RI- TImor Leste
Penyataan Gubernur Viktor itu disamapaikan pada rapat koordinasi pengaktiffan pasar PLBN Montaain, Rabu (24/5/2023), sebelum pemerintahan Konstitusi ke-9 terbentuk.
"Jadi konsep yang saya tawarkan ini adalah Free Terde Zone (FTZ) di mana ke depan nanti seluruh wilayah Pulau Timor ini akan menjadi concern atau fokus dari pengembangan ekonomi dari Free Trade Zone, yang berujung pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kawasan Pulau Timor ini," kata Gubernur Viktor kala itu.
Rapat koordinasi dihadiri staf Ahli Bidang Sosio Antropolgi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Basilio Diaz Araujo ini diikuti secara virtual oleh sejumlah pejabat dari dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Investasi RI, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Baca juga: Pembahasan Zona Ekonomi Perbatasan Timor Leste- Indonesia dalam Proses Persiapan
"Kita menyiapkan RDTL itu sebagai Under Development Country. Karena RDTL ini sebagai negara, maka negara ini punya hak untuk eksport atau RDTL mempunyai kuota eksport. Namun, kuota eksport yang dimilikinya, tidak dibarengi dengan produksi barang yang bisa dihasilkannya," sambungnya.
Ia menyebut jika Indonesia memiliki Kawasan FTZ, maka akan membuat segala barang yang berada dalam kawasan tersebut bisa diekspor ke manca negara melalui Timor Leste.
Gubernur Viktor mengatakan, kita punya sarang burung wallet di Indonesia, di Pulau Jawa yang sangat banyak, tapi tidak bisa eksport, karena kita terkena kuota di China.
Baca juga: Mahasiswa UNTL Menggelar Suvei di Perbatasan Timor Leste, untuk Melihat Kondisi Masyarakat di Sana
"Sementara China dekat dengan RDTL, maka ini sebenarnya merugikan kita, tetapi peluang ini yang harus kita manfaatkan," jelasnya.
Lebih jauh Viktor juga mengatakan bahwa dengan adanya FTZ nanti, maka akan terbuka peluang seluasnya-luasnya untuk berbisnis.
"Dengan adanya kondisi ekonomi Indonesia yang lebih baik dari Timor Leste, maka hal tersebut dapat menjadikan kita dapat memandu saudara-saudara kita dari Timor Leste, sehingga semua kuota eksport Timor Leste bisa kita isi dengan mendorong UMKM-UMKM kita," tambahnya.
Terkait masalah itu Gubernur Viktor akan berbicarakan secara serius dan kontinyu dengan kepala negara RDTL. Terkait dengan kebutuhan produk yang diinginkan.
Baca juga: Hujan Deras, Jalan Sabuk Merah di Perbatasan Timor Leste Putus
"Misalnya diambil dari Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada," imbuhnya.
Ia mengaku akan membuat strategi di mana pintu FTZ ini, digunakan sebagai pintu bagi kuota-kuota ekport Tiles, karena itu terus didorong. Caranya adalah dengan memaksimalkan peran NTT di kawasan tersebut.
"Banyak sekali produk Indonesia yang tidak bisa masuk, tetapi kalau kita lewat Oecusi, Tiles, di mana punya pelabuhan internasional dan bandara Internasional Oekusi, maka berbagai produk kita akan bisa kita dagangkan ke mana pun secara cepat sehingga industrinya juga akan bangkit," katanya.
Komitmen bersama dalam pertemuan antara Presiden RI dan Presiden Timor-Leste pada tanggal 19 Juli 2022, sudah ditindaklanjuti dengan memulai Penjajakan Pembentukan Kawasan Industri di Kawasan Perbatasan, dengan melibatkan pihak ketiga.
Baca juga: Hujan Deras, Jalan Sabuk Merah di Perbatasan Timor Leste Putus
Seperti kita ketahui pada tanggal 13 Februari 2023 Menlu RI dan Menlu Timor Leste telah menandatangani Joint Statement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Timor Leste on th Establishment of Economic Zone in Border Areas.
Salah satu pointnya jelas, kedua pemerintahm mengusulkan untuk membentuk kawasan ekonomi di daerah perbatasan masing-masing negara.
Dan masing-masing pemerintah akan menentukan area khusus di provinsi NTT dan Regiao Administrativa Especial de Oe-Cusse di Ambeno yang akan ditetapkan sebagai kawasan ekonomi.
Baca juga: Loodik Surga Tersembunyi di Perbatasan Timor Leste
Namun opsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) secara teknis perlu dibahas dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah saat ini.
Dengan melakukan pendekatan pengembangan Kawasan dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus. Apa yang dibicarakan hari ini harus segera ditindaklanjuti secepatnya dengan melaksanakan Feasibilty Study (FS).
Sementara Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Okto Dorinus Manik belum lama ini mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao di kantor pemerintahan, Dili, Timor Leste, Senin (14/8/2023).
Baca juga: Perbatasan Laut Timor Leste dengan Indonesia Belum Dibahas, Menunggu Masalah Ini
Kedatangan Dubes Indonesia di kantor PM Xanana untuk membicarakan pembahasan kerjasama kedua negara dan ucapan selamat terbentuknya Pemerintahan Konstitusional ke-9.
Di katakan Okto Dorinus juga dibahas kelanjutan diskusi soal zona ekonomi perbatasan yang sudah disepakai melalui pernyataan bersama.
Baca juga: Jalan Sabuk Merah Buka Wilayah Terisolir di Perbatasan Timor Leste
Menurut Okto dalam pertemuan itu juga dibahas terkait persiapan kerjasama kedua negara kedepannya nanti.
Menurut Okto Dorinus Manik, pembahasan zona ekonomi perbatasan ini akan segera dilakukan, kedua negara saat ini sedang mempersiapkan, untuk selanjutnya melakukan pertemuan kembali. **