HELOTIMORLESTE.COM - Pemerintah militer Myanmar telah memerintahkan diplomat tertinggi Timor Leste untuk meninggalkan negara itu, pemerintah Timor Leste - pengkritik vokal kepemimpinan Myanmar - mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengutuk tindakan yang jarang terjadi itu.
Pemerintah Myanmar, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021, belum memberikan pengumuman apa pun terkait masalah ini dan juru bicaranya tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Timor Leste "menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk mengembalikan tatanan demokrasi di Myanmar dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar, sambil mendesak Junta Militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai dan konstruktif untuk krisis tersebut," kata pemerintahnya pada hari Sabtu.
Para politisi Timor Leste telah menjadi pengkritik yang lantang terhadap pemerintah militer Myanmar dan Presiden Jose Ramos-Horta telah bertemu dengan seorang wakil utama dari Pemerintah Persatuan Nasional bayangan (NUG), yang menentang pemerintahan militer.
Baca juga: Modus Geser Tas Korban di Restoran di Jaksel, Korban dan Polisi Berhasil Menangkap Pelaku
Kuasa usaha negara itu harus meninggalkan Myanmar pada 1 September, kata Menteri Hak Asasi Manusia NUG Aung Myo Min di Facebook.
Sebagai bentuk protes terhadap kudeta tahun 2021, banyak negara yang memiliki kuasa usaha di Myanmar, bukan duta besar. Namun, militer yang berkuasa jarang mengusir atau menolak diplomat.
Negara Asia Tenggara ini telah dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer mengambil alih kekuasaan dan melancarkan tindakan keras terhadap para penentangnya, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan.**