HELOTIMORLESTE.COM - Rapat pedana Pemerintahan Baru Timor Leste di bawah pimpinan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmao menghasilkan 13 kebijakan.
Kebijakan 13 poin penting itu terkait isu pondamental yang akan menjadi prioritas kerja dalam 120 hari pertama program pemerintah.
Dalam rapat itu dihadiri seluruh anggota kabinet yang berjumlah 47 anggota eksekutif, dengan memutuskan sebanyak 13 kebijakan yaitu:
1. Upaya melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk konsolidasi Negara.
2. Memperbaiki/mencabut UU no.3 Tahun 2014, terkait status RAEOA dan ZEEMS, dan menggantikan Otoritas RAEOA menjadi kontrol yang lebih baik oleh pemerintah pusat.
Baca juga: 120 Hari Kerja Pemerintahan Baru Xanana, Janjikan Subsidi Kepada Media Online di Timor Leste
3. Cabut Undang-undang yang menjadikan Atauru sebagai Kotamadya karena kondisi infrastruktur dan logistik yang tidak tersedia di pulau Atauro, seperti jalan, listrik, air, pelabuhan dan bandara.
4. Audit Akun Pengadilan, untuk Komisi Anti-Korupsi dan untuk Kejaksaan.
5. Melakukan Audit Komisi Aparatur Sipil Negara dan Inspeksi Umum Negara, tentang perekrutan ilegal dan diberhentikan tanpa ada justifikasi.
6. Melakukan Audit kecurangan Pemilu, yang dilakukan oleh Administrasi Pemilu, dalam Pemilihan Parlemen baru-baru ini, untuk mengakhiri kepentingan dalam ruang lingkup Pemerintah, untuk menghindari pengulangan di masa mendatang, untuk melindungi Negara Hukum Demokratis.
Baca juga: 40 Persen Warga Timor Leste Miskin, Xanana Gusmao Bakal Genjot Pipa Gas Greater Sun Rise
7. Restrukturisasi, dengan cepat, Direktorat TIMOR GAP dan ANPM, untuk memastikan efisiensi di sektor perminyakan, yang sangat penting bagi pembangunan negara.
8. Restrukturisasi polisi sientifik investigasi kriminal (PCIC), karena saat ini belum menunjukkan integritas dan profesionalisme kerja.
9. Konsolidasi perdamaian dan keamanan, perlu pembangunan nasional, untuk menjamin hak kemerdekaan dan menjamin jaminan yang sama bagi semua warga Negara
Baca juga: Tanah Xanana Gusmao Luas Hingga Ditanami Tebu, Pelihara Bebek, Kelinci dan Kolam Lele
10. Review proses ilegal pengangkatan paksa, yang melibatkan banyak anggota PNTL.
11. Reformasi dan restrukturisasi, segera, Badan Intelijen Negara, untuk memastikan integritas dan profesionalisme.
12. Berikan peringatan kepada semua PNTL, yang akan bersumpah untuk melayani partai, sehingga mereka dipecata dari institusi PNTL.
13. Perlu Melakukan audit dan review, bila perlu, “usaha-usaha” besar yang telah dilakukan oleh Pemerintah merupakan amanat akhir. **