Helo Timor Leste

Pemerintahan Timor Leste Pimpinan Xanana Gusmao, Mengutuk Keras Pengusiran Diplomatnya di Myanmar

Dodo Hawe - Internasional
Selasa, 29 Aug 2023 10:48
    Bagikan  
KABINET
Xanana ba Ema Hotu/facebook

KABINET - Perdana Menteri, Xanana Gusmao (tengah) dan kedua wakilnya, Francisco Kalbuadi Lay dan Mariano Assanami Sabino Lopes (kanan)

HELOTIMORLESTE.COM - Pemerintah Konstitusi ke-9 pimpinan PM Kay Rala Xanana Gusmao mengutuk keras keputusan Junta Militer Myanmar yang mengusir kuasa usaha Timor Leste dari Myanmar.

Pemerintahan Timor Leste mengutuk atas pengusiran diplomatnya, dan menegaskan kembali solidaritasnya bersama rakyat Myanmar.

"Timor Leste sejalan dengan posisi yang diambil oleh ASEAN dan PBB, menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk memulihkan tatanan demokrasi di Myanmar dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Myanmar, sambil mendesak Dewan Militer untuk menghormati langkah-langkah tersebut. Hak asasi manusia dan mencari solusi yang damai dan konstruktif terhadap krisis tersebut," tulis unggahan dalam akun resmi Xanana Gusmao di facebook Xanana ba Ema Hotu, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Diplomat Timor Leste Diusir Pemerintahan Militer Myanmar Karena Masalah ini

Dalam unggahan itu Xanana mengatakan situasi di Myanmar telah menjadi penyebab kekhawatiran global sejak kudeta militer yang terjadi pada Februari 2021.

Junta Militer telah mengamil ali kekuasaan, membatalkan hasil pemilu demokratis dan memicu serangkaian krisis kemanusiaan, ekonomi dan politik.

Sehingga komunitas internasional, termasuk Timur Leste, terus meminta resolusi damai atas krisis dan penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Myanmar.

Juru bicara pemerintahan konstitusional ke-9 Menteri Agio Pereira, menegaskan bahwa Republik Demokratik Timor Leste tetap teguh pada keyakinannya bahwa hanya melalui dialog dan penghormatan terhadap kehendak rakyat menjadi solusi damai dan langgeng untuk krisis di Myanmar dapat dicapai.

Baca juga: Diplomat Timor Leste Diusir dari Myanmar, Pemerintah Dili Kutuk Tindakan Itu

"Seruan kepada masyarakat internasional untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk mendorong pemulihan tatanan demokratis dan hak asasi manusia di negara tersebut," tulis siaran pers itu.

Seperti diberitakan sebelumnya Junta Milter Myanmar memerintahkan diplomat senior Timor Leste meninggalkan negaranya sebagai balasan atas tindakan Timor Leste yang bertemu dengan oposisi utama Myanmar.

Junta Militer Myanmar memberikan batas waktu untuk meninggalkan Negara Myanmar pada 1 September 2023.

Baca juga: Xanana: Tanpa Resolusi Konflik Myanmar, Timor Leste tak akan Masuk ke Blok ASEAN

Seperti diumumkan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Minggu (27/8/2023) mengungkapkan Timor Leste telah menjalin hubungan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang kerap disebut sebagai pemerintah bayangan di Myanmar.

Menurut kantor berita AP disebutkan Kemenlu Myanmar mengatakan pihaknya memberi tahu kuasa usaha Kedutaan Besar Timor Leste di Yagon pada Jumat (25/8/2023) lalu.

Pengusiran diplomat itu merupakan negara asing pertama yang diusir Myanmar sejak kudeta penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Bahkan sejak saat itu, banyak negara telah menurunkan hubungan mereka dengan Myanmar dengan mengganti duta besar dengan diplomat lebih rendah.

Baca juga: Junta Myanmar Protes saat Timor Leste Menjamu Pejabat NUG

Peristiwa kudeta itu memicu ketegangan di dalam negeri hingga memicu terjadinya perebutan kekuasaan yang terus meluas yang digambarkan pakar PBB sebagai perang saudara.

Sementara Timor Leste sendiri merupakan anggota baru ASEAN yang belum menjadi anggota penuh negara ASEAN, yang cukup vokal mengkritik penguasa militer Myanmar dan menunjukkan dukungan pada oposisi.

Hal itu, mungkin yang memicu kekecewaan penguasa militer Myanmar hingga puncaknya mengusir diplomat Timor Leste agar meninggalkan Myanmar.

Baca juga: SEA Games Football Schedule Ohin Loron, Timor Leste Kontra Indonezia, ba Kamboja Kontra Myanmar

Pada acara pelantikan Pemerintahan Konstitusional ke-9, secara khusus Presiden Jose Ramos Horta mengundang Menlu Pemerintahan Persatuan Nasional, Zin Mar Aung hadir dalam pelantikan PM Kay Rala Xanana Gusmao.

Selanjutnya Menteri HAM Pemerintahan Persatuan Nasional Aung Myo Min juga diundang membuka program pelatihan HAM di Timor Leste, dimana dia bertemu dengan Presiden Jose Ramos Horta.

Hal itu juga yang membuat kemarahan pemerintahan militer Myanmar kebakaran jenggot.

Baca juga: Duel Seru Timor Leste vs Myanmar, Klasemen Sementara, Jadwal Sepak Bola Laga SEA Games

Tindakan itu oleh Kemenlu Myanmar dianggap sebagai tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan pemerintahan Timor Leste.

"Tindakan tersebut merugikan hubungan diplomat bilateral kedua negara, tetapi mendorong kelompok teroris untuk terus melakukan pelanggarannya di Myanmar," ujar Kemenlu Myanmar.

Baca juga: Sepakbola Sea Games 2023 Timor Leste kalah Tipis 0-1 atas Myanmar

Sementara pemerintah Timor Leste mengutuk keras tindakan pengusiran diplomatnya dari Myanmar itu, Timor Leste menegaskan kembali pentingnya mendukung pemulihan tatanan demokrasi di Myanmar.

Timor Leste menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar sambil mendesak junta militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai. **