HELOTIMORLESTE.COM - Perdana Menteri (PM) Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao mengungkapkan pengusiran diplomat Timor Leste oleh junta militer Myanmar tidak berpengaruh terhadap keanggotaan negaranya di ASEAN.
Seperti diberitakan sebelumnya junta militer Myanmar memerintahkan diplomat senior Timor Leste untuk meninggalkan negara Myanmar paling lambat 1 September 2023.
Namun PM Xanana mengatakan jika tindakan itu tak berdampak terhadap bergabungnya Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN.
Baca juga: Timor Leste dan NUG Mengutuk Pengusiran Diplomat Tertinggi oleh Dewan Militer Myanmar
"Pengusiran itu tidak berdampak bergabungnya Timor Leste menjadi anggota tetap ASEAN karena ASEAN bukan Myanmar dan Myanmar hanya anggota ASEAN," ujar Xanana kepada wartawan di Dili, Timor Leste, Kamis (31/8/2023).
Menurut kepala pemerintahan ke-9 ini, Timor Leste merupakan salah satu anggota pendiri G7+ dan 20 organisasi antar pemerintah yang berstatus observator permanen PBB.
Lebih jauh Xanana menjelaskan jika Timor Leste menegaskan kembali akan pentingnya mendukung upaya mengembalikan tatanan demokrasi Myanmar.
Baca juga: Pemerintahan Timor Leste Pimpinan Xanana Gusmao, Mengutuk Keras Pengusiran Diplomatnya di Myanmar
"Sambil mendesak Junta Militer untuk menghormati HAM dan mencari solusi damai dan konstruktif untuk krisis tersebut," kata Xanana.
Dikatakan oleh Xanana jika Timor Leste memang telah menjadi pengkritik yang lantang terjadap pemerintahan militer Myanmar.
Sementara Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta telah bertemu dengan wakil utama Pemerintah Persatuan Nasional bayangan (NUG), yang menentang pemerintahan militer.
Baca juga: Diplomat Timor Leste Diusir Pemerintahan Militer Myanmar Karena Masalah ini
Seperti diberitakan sebelumnya, Junta Militer Myanmar memerintahkan diplomat senior Timor Leste meninggalkan negaranya sebagai balasan atas tindakan Timor Leste yang bertemu dengan oposisi utama Myanmar.
Seperti diumumkan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Minggu (27/8/2023) mengungkapkan Timor Leste telah menjalin hubungan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang kerap disebut sebagai pemerintah bayangan di Myanmar.
Menurut kantor berita AP disebutkan Kemenlu Myanmar mengatakan pihaknya memberi tahu kuasa usaha Kedutaan Besar Timor Leste di Yagon pada Jumat (25/8/2023) lalu.
Baca juga: Diplomat Timor Leste Diusir dari Myanmar, Pemerintah Dili Kutuk Tindakan Itu
Pengusiran diplomat itu merupakan negara asing pertama yang diusir Myanmar sejak kudeta penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Bahkan sejak saat itu, banyak negara telah menurunkan hubungan mereka dengan Myanmar dengan mengganti duta besar dengan diplomat lebih rendah.
Peristiwa kudeta itu memicu ketegangan di dalam negeri hingga memicu terjadinya perebutan kekuasaan yang terus meluas yang digambarkan pakar PBB sebagai perang saudara.
Baca juga: Xanana: Tanpa Resolusi Konflik Myanmar, Timor Leste tak akan Masuk ke Blok ASEAN
Sementara Timor Leste sendiri merupakan anggota baru ASEAN yang belum menjadi anggota penuh negara ASEAN, yang cukup vokal mengkritik penguasa militer Myanmar dan menunjukkan dukungan pada oposisi.
Hal itu, mungkin yang memicu kekecewaan penguasa militer Myanmar hingga puncaknya mengusir diplomat Timor Leste agar meninggalkan Myanmar.
Tindakan itu oleh Kemenlu Myanmar dianggap sebagai tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan pemerintahan Timor Leste.
Baca juga: Junta Myanmar Protes saat Timor Leste Menjamu Pejabat NUG
"Tindakan tersebut merugikan hubungan diplomat bilateral kedua negara, tetapi mendorong kelompok teroris untuk terus melakukan pelanggarannya di Myanmar," ujar Kemenlu Myanmar.
Sementara pemerintah Timor Leste mengutuk keras tindakan pengusiran diplomatnya dari Myanmar itu, Timor Leste menegaskan kembali pentingnya mendukung pemulihan tatanan demokrasi di Myanmar.
Timor Leste menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar sambil mendesak junta militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai. **