HELOTIMORLESTE.COM -
Pelanggaran Pemilu menurut subyek yang artinya siapa saja yang potensi melakukan pelanggaran, ternyata ada tiga, yakni masyarakat, kontestan dan penyelenggara Pemilu. Hal ini diungkap oleh Rahmanu Wijaya, pengamat politik dari Unesa, Surabaya.
Namun, pelanggaran pelanggaran dalam Pemilu tersebut sudah diantisipasi oleh peraturan- peraturan yang sifatnya pidana, etis hingga administrasi, Rahmanu juga menyebut sanksi yang diberikan terkait pelanggaran Pemilu sudah dijalankan dan efektif.
Baca juga: Komisi Pemilihan Nasional Timor Leste, Resmi Umumkan Pemenang Pemilu Parlemen 2023
Terkait perubahan terutama pada era digitalidasi menurut Rahmanu justru mungkin tidak ditemukan pelanggaran dalam Pemilu.
"Bisa jadi tidak ditemukan, karena sejauh yang dicermati bahwa undang -undang Pemilu, termasuk peraturan teknisnya dalam PKPU dan lain sebagainya, sejauh ini belum cukup mampu menangkap arus digitalisasi." kata Rahmanu di Studio TVRI, Senin 5 Juni 2023.
"Sehingga bila terjadi pelanggaran digital begitu, kemungkinan agak susah untuk membuktikan termasuk penanganannya." terang Rahmanu.
Baca juga: OPINI - Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka di Indonesia: Implikasi dan Perdebatan
Sementara itu, Indra Wahyudi sebagai Ketua Badan Komando Strategis (Bakomsrta) DPC Partai Demokrat, Surabaya menyorot pelanggaran Pemilu terkait politik uang.
Menurut pria yang sering dipanggil Cak Indra Blangkon ini sulit untuk menghilangkan konotasi politik uang. Namun secara tegas Indra Wahyudi menolak praktek politik uang tersebut.
"Politik uang adalah yang sangat dihindari oleh Partai Demokrat, sebagai mana arahan Ketum (Agus Harimurti Yudhoyono), " tegas Indra Wahyudi yang mengaku Caleg DPRD Kota Surabaya, dari Partai Demokrat.
Baca juga: Jangan Percaya Survei Politik 100 Persen, Baca Ini Supaya Anda Tidak Tertipu
Menurutnya agar Caleg bisa terpilih bisa menggunakan cara lain yakni. "Dengan menyampaikan dengan program, menyampaikan dengan kerja-kerja kita," terang Indra, saat acara TVRI sesi Rumah Demokrasi.
"Disamping itu, Para Caleg Demokrat sudah dilengkapi dengan kemampuan individu yang baik, bukan dengan uang." ungkap Indra.
Namun menurut Indra , Poltik uang (serangan fajar -red) sebenarnya sudah tidak efektif lagi, terlebih para kontestan menggunakan cara yang sama.
"Coba bayangkan, ada orang yang menerima uang dari 3 kontestan, lantas dalam bilik menerima satu lembar yang berisi 3 kontestan tersebut, apakah ketiganya akan dicoblos semua ?" pungkas Indra Wahyudi.***