HELOINDONESIA.COM - Anggota Parlemen Nasional dari FRETILIN, Cristina Ribeiro menyatakan keprihatinannya atas kurangnya informasi publik mengenai kesepakatan yang dibuat oleh kedua tim yang membidangi masalah tersebut.
Masalah perbatasan Timor-Leste - Indonesia untuk menentukan perbatasan darat sudah ditandatangani melalui komunikasi bersama antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda, dan Ketua UNTAET, Sergio Vieira de Mello di Denpasar, Bali pada 2 Februari 2002.
Segera setelah itu, Indonesia dan UNTAET sepakat untuk melakukan penelitian di lapangan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi dan menentukan perbatasan darat antara Timor-Leste dan Indonesia.
Baca juga: Komando Satuan Polosi Perbatasan Bobonaro - Indonesia Menyita BBM Ilegal yang Diseludupkan
Secara yuridis batas negara mengikuti kesepakatan perjanjian yang dibuat Belanda-Portugis tahun 1904 yang ditetapkan Sungai Noel Besi dengan Azimuth kompas 300 47 LU arah pulau Batek.
Dari segi teknis (menurut toponimi), sungai Noel Besi terletak di bagian timur sungai Nono Noemma.
Karena adanya perbedaan pandangan kedua negara mengenai perbatasan darat, maka masing-masing pihak merasa perlunya data dan analisis yang lengkap dan akurat.
Perbatasan maritim Timor-Leste memerlukan perundingan oleh pemerintah konstitusi IX karena aktivitas penangkapan ikan ilegal dan aktivitas terlarang lainnya yang terjadi dalam yurisdiksi maritim Timor-Leste di utara, timur, barat dan selatan.
Setiap tahun, Timor-Leste membahas dampak dari aktivitas ilegal ini, yang menimbulkan kerugian jutaan dolar, dan pemerintah berpendapat bahwa sudah waktunya untuk memulai perundingan mengenai perbatasan maritim.
Namun, sebelum itu, perbatasan darat perlu diselesaikan karena perbaikan permanen merupakan hal yang penting.
Baca juga: Estrella Mengambil Posisi Penting di Perbatasan Pertambangan Baru Timor Leste, Ada Kandungan Emas
Garis perbatasan untuk menentukan pengukuran batas maritim, yang memerlukan negosiasi dengan Indonesia.
Dokumen yang menjadi dasar perundingan konkordansi perbatasan darat, baik tertulis maupun tidak tertulis, berasal dari pemerintahan transisi PBB pada tanggal 25 Oktober 1999 hingga pemulihan kemerdekaan pada tanggal 20 Mei 2002.
Situasi yang membawa bangsa kita dan Indonesia pada keadaan perbatasan darat saat ini tidaklah mudah.
Pihak Timor Leste mengatakan bahwa sungai tersebut telah bergeser, sedangkan pihak Indonesia mengklaim bahwa sungai tersebut sama dengan yang diatur dalam perjanjian tahun 1904.
Bahkan ada pula yang berpendapat perbatasan juga meliputi tepian sungai.
Oleh karena itu dokumen ini merupakan catatan perjanjian kolonial tahun 1904 dan mencerminkan posisi Indonesia dan Timor Timur.
"Situasinya rumit dan saya mendesak para Deputi untuk mengkajinya. Kita bisa mendiskusikannya, tapi kita juga perlu mempertimbangkan pandangan pihak-pihak lain," kata Wakil Menteri Parlemen Timor Leste, Adérito Hugo da Costa, seperti dilansir kantor berita Tatoli, Rabu (24/1/2024).
Pemerintah melalui Kabinet Perbatasan Maritim dan Darat dengan hati-hati selangkah demi selangkah berupaya menyelesaikan sehubungan dengan masalah ini.
Wakil Menteri berpendapat bahwa sangat penting untuk melakukan dialog dengan masyarakat Oé-Kusse dan Timor-Leste, khususnya dengan masyarakat Naktuka.
Negara telah menyediakan fasilitas sejak pemerintahan pertama dan mendirikan kantor Kementerian Pertanian di Naktuka, mencatat kegiatan ekonomi dan ruang publik.
"Namun, fasilitas ini ditinggalkan setelah serangan pertama oleh pihak lain," ujar Hugo.
Baca juga: Mengagetkan Ada Ketegangan di Perbatasan Rusia Finlandia, Setelah Bergabung dengan NATO
Dikatakan oleh Adeito Hugo, jika hari ini, tim parlemen membahas bahwa beberapa kegiatan masih dilarang karena situasi tertentu.
Pemerintah berupaya keras untuk menangani situasi ini dengan sangat hati-hati, PM dan ketua negosiator akan menjelaskan beberapa poin sulit kepada publik dan Parlemen Nasional Timor Leste.
Dikatakan sengketa perbatasan darat di kawasan Naktuka, antara Citrana dan Bijael Sunan di pesisir pantai, masih belum terselesaikan hingga saat ini.
Baca juga: Presiden Jokowi Ajak PM Xanana Bentuk Kawasan Ekonomi Perbatasan Timor Leste-Indonesia
"Saya tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut, namun Komisi B telah meminta laporan langsung dari kabinet perbatasan darat dan laut," katanya.
Sementara Perdana Menteri akan menjelaskan apa saja yang akan dimasukkan dalam agenda kunjungan resminya ke Jakarta nanti.
Pemerintahan PM Xanana Gusmão menyampaikan usulan programnya di Parlemen Nasional, dengan menjelaskan bahwa untuk memulai perundingan perbatasan laut Timor-Leste dengan Indonesia, perbatasan darat harus diselesaikan terlebih dahulu.
Baca juga: Presiden Jokowi Ajak PM Xanana Bentuk Kawasan Ekonomi Perbatasan Timor Leste-Indonesia
Pemerintahan sebelumnya telah menyelesaikan persoalan perbatasan laut dengan Australia beberapa tahun lalu, sehingga kini perlu fokus pada perbatasan darat dengan Indonesia.
"Saya belum bisa menjelaskan secara detail. Komisi B sudah menyerukan sidang langsung mengenai kabinet perbatasan laut dan darat," jelas Hugo.
Baca juga: Inilah Bocoran Konsep Free Trade Zone Indonesia di Perbatasan Timor Leste yang Digagas Gubernur NTT
Sementara Perdana Menteri, sebagai Kepala Negosiator Utama, akan langsung jelaskan termasuk agenda yang dilakukan beliau dalam kunjungan resminya ke Jakarta.
Di sisi lain PM sekaligus Chief Principal Negosiator Bidang Maritim dan Perbatasan Darat, Xanana Gusmão akan melakukan siaran langsung untuk menjelaskan soal perbatasan darat Timor-Leste dengan Indonesia, khususnya di O-Cusse kepada masyarakat Timor. **