HELOINDONESIA.COM - Anggota partai oposisi Fretilin dan deputi Khunto di Parlemen Nasional Timor Leste meminta kepada pemerintah agar segera memberikan kompensasi kepada warga yang tergusur di Kota Dili Timor Leste.
Seperti kita ketahui beberapa bulan lalu Sekretarian Negara untuk Toponomi dan Ubanisasi (SEATOU) melakukan 'penggusuran' atau evakuasi rumah-rumah warga di beberapa wilayah di Kota Dili.
Beberapa komunitas yang 'tergusur' itu antara lain di kawasan Bidau Sengol, Bidau Santa-Ana, Metiaut, Ai-Tarak Laran, Tasi Tolu, Bekora dan sejumlah tempat lainnya.
Baca juga: SBHMDU Timor Leste Menggugat SEATOU, Terkait Kebijakan Penggusuran Warga Dari Tempat Tinggalnya
Dalam evakuasi itu semua pemerintah menjanjikan adanya kompensasi, namun ternyata hingga saat ini, kompensasi yang dijanjikan pemerintah belum dilaksanakan, pada warga sudah menyerahkan nomor rekening kepada pemerintah.
Untuk itu anggota partai Fretilin terus meminta pemerintah untuk mempercepat proses pemberian kompensasi kepada korban 'penggusuran'.
Wakil Fretilin, Antonio Calau meminta kepada pemerintah agar secepatnya merealiasikan janjinya, hingga saat ini uang yang dijanjikan belum masuk ke rekeningnya, meskipun warga sudah menyerahkan kepada pemerintah.
Sebagai wakil rakyat Antonio turut prihatin dan khawatir jika mereka tidak mendapatkan kompensasi dan meminta kepada pemerintah segera mencairkan jika memang mendapat ganti rugi.
Wakil Khunto, António Verdiál de Sousa, juga mendukung kebijakan Pemerintah untuk mengeluarkan warga dari ruang publik namun tetap meminta perlakuan yang bermartabat dan manusiawi, agar tidak membuat masyarakat menangis.
Menanggapi hal itu Wakil Menteri Urusan Parlemen, Adérito Hugo da Costa mengatakan warga yang terdampak penggusuran tetap akan menerima kompensasi.
Hugo mengatakan bukan sekedar janji, tetapi kompensasi bagi komunitas yang terdampak penggusuran akan menerima kompensasi dari pemerintah.
Hanya saja kompensasi itu sekarang masih dalam prose, setelah prosesnya selesai kompensasi akan diberikan.
"Saya akan sampaikan kepada institusi terkait masalah ini, untuk melihat bagaimana kompensasi segera diberikan untuk komunitas," jelas Hugo. **