Helo Timor Leste

Utang 800 T, Program IKN dan Makan Siang Gratis Tidak Ada Kendala Pendanaan

Ugu - Ekonomi
Sabtu, 6 Jul 2024 14:38
    Bagikan  
Prabowo Subianto
Kolase

Prabowo Subianto - Program Prabowo Subianto tetap jalan meskipun ada utang dan IKN

Helotimorleste- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, tetap optimistis bahwa pembangunan Infrastruktur Kritikal Nasional (IKN) dan program makan gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran akan terus berjalan.

“Program presiden terpilih mengenai makan bergizi saya kira itu program yang bagus Sekali. Itu akan membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap. Tidak ada yang aneh. Yang aneh justru ornag yang tidak mau rakyatnya dikasih makanan bergizi,” tegas Luhut di Sanur, Denpasar Selatan, Jumat 5 Juli 2024.

Baca juga: Kabupaten PPU IKN Bakal Punya Sistem Pertanian Pintar Organik dari Korea Selatan

Menurut Luhut, hasil dari model ekonomi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada masalah pendanaan dalam negeri untuk lima tahun ke depan.

Program IKN dan program makan siang gratis keduanya bisa berjalan berbarengan, meskipun pemerintah memiliki utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 sebesar Rp 800 triliun.

Baca juga: Ternyata FIFA Dukung IKN dengan Hibah 85,6 Miliar Bangun Fasilitas Olahraga Canggih

Dia menjelaskan bahwa mengenai pembayaran utang, semuanya berjalan dengan baik. Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada yang perlu dirisaukan oleh masyarakat.

“Kita jauh lebih bagus dari banyak negara. Saya lihat dari angka yang ada, ekonomi modeling yang dibuat oleh anak-anak muda di kantor saya, diskusi dengan banyak orang, kita masih bisa sampai 612 triliun per tahun kita gunakan,” lanjutnya.

Nilai tersebut, menurutnya, masih dapat digunakan untuk mendanai pembangunan lainnya, seperti tol Sumatera dan program pembangunan IKN yang akan terus berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tegasnya. Dia menambahkan bahwa hal itu bisa berjalan baik, asalnya semuanya bisa berjalan, termasuk pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. ***