Helotimorleste- Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bekerja sama dengan Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, menggelar sosialisasi program strategis nasional Kementerian ATR/BPN.
Karena peserta sosialisasi adalah para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah lebih dari 300 peserta, maka acara sosialisasi ini dilakukan beberapa sesi, sesi pertama telah dilakukan pada tanggal Rabu (24/7/2024).
Baca juga: Menjelang Detik-detik Jokowi Ngantor di IKN
Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemimpin desa dan kecamatan tentang kebijakan nasional di bidang agraria dan tata ruang, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasinya.
Anggaran Terbatas, Tantangan untuk Kabupaten Lengkap
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Muh Rizal S.SiT., M. H, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kabupaten Lengkap salah satunya anggaran PTSL yang terbatas.
Baca juga: Só Timor Leste Mak Bele Sobu Indonézia Nia Golu, Eduardo Pereira Hateten Razaun Indonézia Manan
Namun, Rizal optimistis bahwa permasalahan ini dapat diatasi dengan cara yang lebih sederhana. Ia mengajak para Kepala Desa untuk menginstruksikan warganya agar melaporkan data bidang tanah mereka tidak perlu rinci.
"Cukup Pak Bupati instruksikan untuk seluruh kepala desa mengimbau kepada warganya RT, RW, untuk melaporkan bidang tanahnya dalam bentuk sket, panjangnya, lebarnya dan tulis siapa yang berbatasan." terang Rizal pada Rabu, 24 Juli 2024
Anggota DPR RI Dukung Penyelesaian Masalah Pertanahan
Rahmat Muhajirin, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, turut hadir dalam acara tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.
Muhajirin berjanji akan menjadi jembatan antara pemerintah, BPN dan para pihak untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada, termasuk sengketa tanah dan tumpang tindih kebijakan.
"Sebelum masa pengabdian saya berakhir di 10 Oktober 2024, saya siap membantu menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan tanah termasuk perselisihan, sengketa, tumpang tindih kebijakan," ujar Rahmat Muhajirin
Harapan Rahmat Muhajirin semua permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan semua, termasuk program PTSL hingga Kabupaten Sidoarjo berpredikat Kabupaten lengkap.