Helotimorleste- Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, menggelar sosialisasi program strategis nasional Kementerian ATR/BPN untuk yang ketiga kalinya
Sebelumnya kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan pada Rabu (24/7/2024) dan Kamis (24/7/2024), mengingat peserta sosialisasi adalah para Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah lebih dari 300 peserta.
Baca juga: Jangan Buka Jendela Mobil saat Berkendara, Berbahaya
Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi SH., M.Kn, dalam sambutannya pada sesi pertama yakni Rabu (24/7/2024) mewanti agar para kepala desa jangan sampai bermasalah (melanggar hukum -red)
"Agar tidak bermasalah tolong rambu rambu yang ada ditaati." tegas Subandi
Rambu yang harus ditaati ada.3, yakni pertama biaya pengurusan PTSL Rp150 ribu, kedua waris hanya cukup di kepala desa, camat hanya mengetahui, dan yang ketiga terkait BPHTB ada potongan 50% dan ini sudah di ACC.
Baca juga: Kereta Otonom Tanpa Rel IKN Siap Uji Coba, Intip Spesifikasinya
Senada dengan Subandi, Rahmat Muhajirin juga menekankan agar semua pihak dapat bekerja dengan sungguh sungguh dan amanah untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa maupun program PTSL di Kabupaten Sidoarjo.
"Akan berdosa bila kita punya kewenangan untuk menyelesaikan (permasalahan tanah-red) tapi tidak kita selesaikan." tegas Rahmat Muhajirin, Jumat, 26 Juli 2024.
"Ingat Bapak Ibu, kita semua disini yang hadir, kita punya tanggung jawab amanah terhadap tugas kita masing-masing, yang nanti di akherat akan dimintai pertanggung jawaban." pungkas Rahmat Muhajirin.***